HomeNewsPolri tegaskan netralitas di Pemilu 2024

Polri tegaskan netralitas di Pemilu 2024

Published on

spot_img



Jakarta (ANTARA) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menegaskan bahwa Polri netral dan tidak akan melakukan politik praktis dalam setiap kontestasi Pemilu 2024.

“Bila terdapat anggota Polri yang melanggar akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Ramadhan di Jakarta, Jumat.

Jenderal polisi bintang satu ini menjelaskan netralitas Polri diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan diperkuat lagi dengan Surat Telegram Kapolri kepada seluruh jajarannya.

Netralitas Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

“Dan ayat (2) nya disebutkan, anggota Polri tidak menggunakan hak pilih dan dipilih,” katanya.

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan kegiatan Politik Praktis.

Kemudian, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf H berbunyi, “Setiap Pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netral dalam kehidupan politik.

Surat Telegram No : STR/246/III/OPS.1.3/2022 yang diterbitkan tanggal 22 Maret 2022 tentang Dalam Rangka Menjaga Peofesionalisme dan Netralitas Polri dalam Kehidupan Berpolitik

Surat Telegram Netralitas Polri, Surat Telegram Kapolri No: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023.

Selanjutnya, Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 4/I/ HUM.3.4.5/ 2023/ Pensat tentang Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Lemkapi: Polri wajib jaga netralitas tanpa perlu Panja DPR RI

Baca juga: Polri keluarkan surat telegram jaga netralitas pada Pemilu 2024

“Termasuk diperkuat dengan Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 54/X/HUM 3.4.5/2023/Pensat tentang Arahan Bagi Personel Polri Jelang Pesta Demokrasi,” kata Ramadhan.

Ramadhan menegaskan sesuai arahan pimpinan Polri agar tetap menjaga netralitas anggotanya. Sanksi tegas menanti bagi personel yang melanggar aturan.

Polri intensif melakukan sosialisasi kepada personel melalui berbagai platform media sosial yang dimiliki guna terhindar dari sikap tidak netral, seperti cara berfoto agar tidak menampilkan pose yang menunjukkan simbol-simbol peserta pemilu seperti nomor urut dan sebagainya.

“Hal tersebut dilaksanakan untuk memberikan jaminan pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat,” kata Ramadhan.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023



Source link

Latest articles

Perlu Segera Direvisi UU No. 41 Tahun 2009

ASKARA - Komite II DPD RI memandang perlu dilakukan revisi UU No. 41...

Ruangmenulis.id Gelar Bincang Buku Melukis Kenangan Bersama Ayah

ASKARA - Ruangmenulis.id merupakan komunitas beberapa orang dengan latar belakang berbeda namun memiliki...

Warga Sepakat Kembali Pilih Wahyu Iramana Putra di Pemilu 2024

ASKARA - Sejumlah warga yang hadir di kampanye perdana Calon anggota DPRD Kota...

More like this

Perlu Segera Direvisi UU No. 41 Tahun 2009

ASKARA - Komite II DPD RI memandang perlu dilakukan revisi UU No. 41...

Ruangmenulis.id Gelar Bincang Buku Melukis Kenangan Bersama Ayah

ASKARA - Ruangmenulis.id merupakan komunitas beberapa orang dengan latar belakang berbeda namun memiliki...